PANTAU | jawa Barat | Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) Jawa Barat menggelar acara silaturahmi dengan para pengusaha anggota SKKP di Markas DPW SKKP Jawa Barat, Jalan Nata Endah No. 17 B, Margahayu Tengah, Kabupaten Bandung, pada Kamis (28/11/2024).

Acara ini menjadi momentum penting untuk membahas program utama DPW SKKP Jawa Barat periode 2024–2025, yakni Operasi Darurat Sampah, yang bertujuan menangani permasalahan sampah yang semakin mendesak di Jawa Barat.


Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Umum SKKP Pusat, Brigjen Pol (Purn.) Drs. Hilman Tayeb, SH., yang memberikan arahan dan dukungan penuh terhadap program ini. Dalam sambutannya, Hilman Tayeb menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran acara ini.

“Saya bersama rekan-rekan, seperti Jenderal Anton CH, Jenderal Gogur, Jenderal Dudung, Komisaris PT Pertamina Komjen Iwan, dan Ketua MPR, sepenuhnya mendukung kegiatan DPW dan DPD Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk mengatasi darurat sampah melalui inovasi mesin reaktor hidro yang mampu mengolah sampah secara efektif,” ungkap Hilman saat diwawancarai.

Ia juga menjelaskan tantangan besar yang dihadapi Jawa Barat. Volume sampah harian mencapai 500 ton, namun hanya 250 ton yang dapat diolah. Sisanya menjadi ancaman lingkungan yang serius. “Kami membahas langkah-langkah strategis untuk memastikan sisa sampah ini tidak menjadi bencana bagi masyarakat,” tambahnya.

Jawa Barat sebagai Role Model

Wakil Ketua DPW SKKP Jawa Barat, H. Ade, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut dari arahan Ketua Umum SKKP Pusat. “Solusi tata kelola darurat sampah adalah prioritas utama. Jawa Barat diharapkan menjadi role model pengelolaan sampah, dimulai dari Kabupaten Bandung sebagai lokasi percontohan. Saat ini, sudah tersedia dua alat pengelolaan sampah, dan program ini akan diperluas secara nasional,” jelas H. Ade.

H. Ade juga menekankan pentingnya sinergi program ini dengan inisiatif pemerintah, seperti Citarum Harum, untuk mengatasi dampak sampah terhadap kesehatan, lingkungan, dan sosial di Jawa Barat.

SKKP: Organisasi Berbasis Masyarakat


Dewan Pembina SKKP Pusat, Brigjen Pol (Purn.) Nana, menegaskan bahwa SKKP adalah organisasi kemasyarakatan yang fokus pada pengabdian, bukan politik. “Dengan legalitas resmi melalui AD/ART yang diakui oleh Kemenkumham, kami berharap SKKP dapat memaksimalkan potensi di setiap bidang serta membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat,” ujarnya.


Dalam acara tersebut, pengurus DPW SKKP Jawa Barat diperkenalkan kepada Dewan Pembina Pusat, sekaligus memaparkan program kerja masing-masing bidang yang dirancang untuk mendukung visi SKKP dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Penutup yang Penuh Harapan


Acara silaturahmi berlangsung dengan tertib, lancar, dan khidmat. Kegiatan ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan sesi foto untuk mengabadikan momen kebersamaan. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu merealisasikan solusi nyata terhadap permasalahan sampah di Jawa Barat. (DY