Pantau | Makassar |  Pemerintah pusat telah mendistribusikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 ke Sulawesi Selatan (Sulsel). Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 52,44 triliun, yang terdiri dari Pagu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).


Pagu BPP sebesar Rp 19,64 triliun akan dikelola oleh 746 satuan kerja dari 38 kementerian/lembaga di Sulsel, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polda, Kementerian Agama (Kemenag), hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, angka ini mengalami penurunan 14,49 persen dibandingkan tahun 2024.


Di sisi lain, alokasi TKD meningkat 3,2 persen menjadi Rp 32,80 triliun, yang akan disalurkan ke pemerintah provinsi serta 24 kabupaten/kota di Sulsel.


Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa alokasi dana ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. "Anggaran ini harus dioperasionalkan dengan efektif dan diprogramkan untuk kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Ini sesuai arahan Presiden agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Zudan dalam rapat di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/12/2024).


Makassar Terima Dana Tertinggi


Kota Makassar mendapatkan alokasi dana transfer tertinggi di Sulsel, sebesar Rp 2,46 triliun. Disusul oleh Kabupaten Bone yang menerima Rp 2,23 triliun. Sebaliknya, beberapa daerah dengan jumlah penduduk dan luas wilayah lebih kecil mendapatkan alokasi lebih rendah, seperti Kabupaten Barru Rp 740 miliar dan Kota Parepare Rp 610 miliar.


"Total anggaran ini mencapai Rp 52 triliun untuk seluruh lembaga pusat dan daerah di Sulsel. Besarannya variatif tergantung kebutuhan dan prioritas masing-masing wilayah," tambah Zudan.


Berikut adalah rincian alokasi TKD untuk kabupaten/kota di Sulsel:


Provinsi Sulsel: Rp 4,91 triliun,


Kota Makassar: Rp 2,46 triliun,


Kabupaten Bone: Rp 2,23 triliun,


Kabupaten Gowa: Rp 1,68 triliun,


Kabupaten Wajo: Rp 1,35 triliun,


Kabupaten Bulukumba: Rp 1,31 triliun,


Kabupaten Luwu: Rp 1,29 triliun,


Kabupaten Maros: Rp 1,22 triliun,


Kabupaten Luwu Timur: Rp 1,22 triliun,


Kabupaten Pangkep: Rp 1,21 triliun.



Kabupaten dengan alokasi lebih kecil antara lain:


Kabupaten Parepare: Rp 610 miliar,


Kabupaten Bantaeng: Rp 730 miliar,


Kabupaten Barru: Rp 740 miliar,


Kabupaten Selayar: Rp 900 miliar.



Harapan untuk Program Berbasis Masyarakat


Zudan menekankan agar alokasi dana ini benar-benar dimanfaatkan untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. "Kami akan memastikan pengawasan ketat agar tidak ada penyimpangan dan setiap rupiah memberikan manfaat nyata," tutupnya.


Dengan peningkatan alokasi TKD, diharapkan roda perekonomian Sulsel semakin bergerak dinamis pada tahun 2025, mendukung visi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. (**)