PANTAUTERKINI.CO.ID - JAKARTA , Anggota Komisi VI DPR-RI Darmadi Durianto berharap agar Dirjen Pajak tidak membuat peraturan-peraturan yang belum dikaji secara mendalam. Aspek psikologis masyarakat saat ini harus menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat sebuah peraturan.
"Jika peraturan dibuat kemudian ditunda atau direvisi kembali, maka akan menurunkan wibawa Pemerintahan Jokowi," ujar Darmadi Durianto saat menjadi pembicara seminar pajak bertajuk "Sosialisasi Reformasi Perpajakan Bagi UKM" di Muara Karang Pluit Jakarta Utara, Selasa, (17/4/2018).
Menurut Bendahara Umum Megawati Institute ini, reformasi perpajakan harus mendorong agar UMKM bisa berkembang dan memiliki daya saing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini.
"Sebuah peraturan jangan malah akan menurunkan daya saing pelaku UMKM."kata Koordinator Komite Perekonomian DPP PDI Perjuangan ini.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Dirjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menuturkan, masyarakat tidak perlu takut terhadap petugas pajak. "Harus membuka komunikasi yang baik dengan kantor pajak, jangan takut,” ucapnya.
Hestu mengungkapkan, masyarakat masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. "Pajak adalah modal pembangunan nasional, sehingga setiap warga negara tanpa tanpa terkecuali harus patuh membayar pajak,"tandasnya.
Sementara itu, Ketua Rumah Kebangsaan Darmadi Durianto (RKDD) Pluit Lenny Wijaya berharap melalui acara ini dapat memberikan pencerahan terkait perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Semoga mampu mewujudkan masyarat yang sadar akan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak bagi negara demi pembangunan nasional yang lebih baik," harap Lenny.
Pada kesempatan itu, dia menegaskan RK DD Pluit siap berjuang menyerap aspirasi masyarakat dan berjuang bersama Darmadi Durianto untuk kesejahteraan masyarakat.
“Gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi shared value dari RK DD Pluit dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,”tandasnya penuh semangat.
(Victor - Ka.Perwakilan DKI Jakarta)
0 Comments