PANTAUTERKINI.CO.ID - Jakarta, Produsen baja nasional kian ketar ketir dampak dari gempuran impor baja asal Tiongkok akibat efek domino proteksionisme industri dalam negeri Amerika Serikat (AS) yang dilakukan dengan menerapkan bea impor baja. Menyempitnya pasar membuat negeri tirai bambu ini, mengalokasikan ekspornya ke Asia Tenggara termasuk Indonesia.
“Inilah efek dari pasar bebas, produsen baja nasional harus berkompetisi dengan produk baja asal Tiongkok. Kondisi ini diperparah dengan menjamurnya pabrik peleburan baja teknologi tungku induksi relokasi dari Tiongkok yang tak memiliki standar keamanan dan keselamatan yang beredar bebas di pasaran, pemerintah harus proaktif mengatasi permasalahan ini,’ ujar Anggota Komisi VI DPR-RI Darmadi Durianto di Jakarta, Senin (23/4/2018).
Menurut Darmadi, Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) menjadi penting dalam setiap produk, termasuk baja untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang belum teruji keamanannya.
“SNI bukan hanya sebatas label, masyarakat harus mendapatkan pencerahan tentang apa itu SNI dan fungsinya. Berbahaya sekali sekali jika beredar produk tidak ada SNI termasuk baja. BSN harus mensosialisasikan tentang pentingnya SNI,” papar Bendahara Umum Megawati Institute itu.
“Terkait tidak ada label SNI dalam produk baja yang dijual bebas tidak bisa juga dengan serta merta menyalahkan pihak toko, harus distop dari pihak produsen, jika SNI nya palsu harus diusut secara hukum. Jika hanya dilakukan dengan merazia itu bukan solusi,” sambung Koordinator Komite Perekonomian DPP PDI Perjuangan ini.
Pemerintah, kata dia, harus mengatur dengan membuat regulasi yang tegas supaya tidak terus menjamur pabrik-pabrik pembuat baja nonstandard eks China di Indonesia.
Kemudian, lanjut dia, berdasarkan informasi ada dua registrasi SNI produk baja di Indonesia, yakni eks besi banci dan besi beton tulangan.
"Kedua-duanya markingnya sama, sehingga konsumen tidak mengerti, apakah besi beton yang dibeli aman atau tidak untuk dipakai di sektor konstruksi,"ungkapnya.
“Terkait persoalan ini, bukan hanya produsen baja nasional yang kalah berkompetensi, tapi juga konsumen yang paling dirugikan, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus,” pungkasnya.(ViC)
0 Comments